MUARA TEWEH – Gedung Balai Antang menjadi saksi bisu penyelarasan visi pembangunan masa depan Kabupaten Barito Utara. Jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara hadir secara langsung dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar pada Kamis (5/3/2026). Kehadiran wakil rakyat ini menegaskan komitmen legislatif dalam memastikan setiap sen anggaran daerah benar-benar menyentuh kebutuhan akar rumput.
Acara strategis ini dihadiri oleh Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini, M.IP, Wakil Ketua II Hj. Henny Rosgiaty Rusli, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Mereka bersinergi dengan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, ST., MT, Wakil Bupati Felix, unsur Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah dalam merumuskan arah kebijakan satu tahun mendatang.
Bupati Shalahuddin dalam arahannya menekankan bahwa kunci sukses pembangunan terletak pada sinkronisasi yang matang dari tingkat desa hingga kabupaten. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak terjebak dalam ego sektoral dan selalu mengacu pada skala prioritas. Hal ini dilakukan agar program yang dijalankan tepat sasaran, efektif, dan yang terpenting, tidak terjadi tumpang tindih anggaran yang dapat menghambat akselerasi pembangunan.
Dinamika diskusi semakin hangat ketika para legislator memberikan masukan tajam dan strategis. Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, secara khusus menyoroti proyek prestisius pembangunan Jembatan Lahei. Ia mengusulkan agar titik koordinat pembangunan jembatan berada di posisi tengah antara Kecamatan Lahei dan Lahei Barat. Langkah ini dinilai krusial untuk memperluas cakupan akses mobilitas warga serta memicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.
Persoalan regulasi tata ruang juga menjadi perhatian serius bagi H. Taufik dan Hasrat, S.Ag. Keduanya mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Urgensi ini muncul karena sejumlah rencana pembangunan strategis saat ini masih terganjal status kawasan Hutan Produksi. Tanpa penyesuaian regulasi yang cepat, rencana besar pembangunan daerah dikhawatirkan akan terbentur kendala hukum di masa depan.
Tak hanya soal infrastruktur fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan dasar pun tak luput dari pengawasan. H. Taufik memberikan peringatan keras agar dunia pendidikan di Barito Utara bersih dari segala bentuk pungutan liar. Di sisi lain, ia juga menuntut adanya penguatan fasilitas kesehatan serta penambahan tenaga perawat di desa-desa terpencil agar pemerataan akses kesehatan bukan sekadar wacana.
Menutup rangkaian kegiatan, Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Baginya, forum ini adalah ruang sakral untuk menjahit aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Ia memberikan jaminan bahwa DPRD akan terus mengawal hasil kesepakatan Musrenbang ini hingga ke tahap penganggaran, guna memastikan RKPD 2027 menjadi pijakan pembangunan yang terukur, berkesinambungan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Barito Utara.
