PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah resmi memanaskan mesin persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Melalui rapat tim pelaksana yang digelar Rabu (25/2/2026), BPS bersiap memetakan seluruh aktivitas ekonomi di Bumi Tambun Bungai mulai April hingga Juli 2026 mendatang.
Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, menegaskan bahwa SE2026 bukan sekadar rutinitas 10 tahunan. Sensus ini adalah misi besar untuk menyusun basis data ekonomi yang akurat—dari korporasi besar hingga lapak UMKM di pelosok desa.
BPS Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai persiapan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui rapat koordinasi pada Rabu (25/2/2026) untuk memetakan seluruh aktivitas ekonomi wilayah, kecuali sektor pertanian dan pemerintahan. Sensus yang dijadwalkan berlangsung pada April hingga Juli 2026 ini bertujuan menyediakan data dasar yang komprehensif, mulai dari struktur ekonomi, penggunaan teknologi digital, hingga performa UMKM, guna menjadi fondasi perencanaan pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran. Dengan metode pengisian mandiri secara daring (CAWI) bagi usaha besar dan pendataan langsung bagi UMKM, BPS menjamin penuh kerahasiaan data responden yang hanya akan digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk keperluan pajak maupun audit.
Petugas akan mengumpulkan berbagai informasi krusial per posisi 31 Desember 2025 yang meliputi identitas usaha dan NIB, jumlah tenaga kerja, aktivitas ekonomi kreatif, serta data keuangan lengkap seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.
Catatan Penting: BPS menjamin kerahasiaan data. Data Anda dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk statistik—tidak akan diserahkan ke pihak pajak maupun auditor.
Untuk memudahkan responden, BPS menerapkan dua jalur pendataan, yaitu metode CAWI untuk pengisian mandiri secara daring bagi usaha skala besar, serta metode door-to-door berupa pendataan langsung oleh petugas bagi pelaku UMKM dan jenis usaha lainnya.
Agnes berharap seluruh pelaku usaha di Kalimantan Tengah bersikap kooperatif. Dengan data yang jujur, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalteng bukan lagi sekadar wacana.
