MUARA TEWEH – Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, SP, MM, menekankan pentingnya penggunaan data sebagai fondasi utama dalam merencanakan pembangunan daerah. Sebagai legislator, ia berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat agar program pembangunan di Kabupaten Barito Utara (Barut) berjalan objektif dan tepat sasaran.
Henny berpandangan bahwa data adalah acuan krusial agar pembangunan tidak hanya didasarkan pada asumsi atau intuisi subjektif. Ia mencontohkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan di Barito Utara tahun 2025 yang mengalami penurunan tipis sebesar 0,15% dibanding tahun 2024.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih banyak “pekerjaan rumah” (PR) yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan program ekonomi kerakyatan, khususnya sektor ekonomi mikro.
“Semua pembangunan harus selaras dan merata tanpa ada daerah yang termarjinalkan. Kita ingin semua meningkat dan berjalan bersama,” ujar politisi PDI Perjuangan ini pada Rabu (12/2/2026).
Selain masalah ekonomi, Henny juga menyoroti rencana pembangunan jembatan di Kecamatan Lahei. Berdasarkan hasil Musrenbang di Lahei Barat, masyarakat beserta perangkat desa dan camat setempat memohon agar Pemerintah Daerah mempertimbangkan titik lokasi jembatan yang lebih strategis.
Henny mengkhawatirkan jika lokasi jembatan hanya terpaku di Kecamatan Lahei tanpa mempertimbangkan akses ke Lahei Barat, maka wilayah seperti Benao akan semakin tertinggal. Saat ini, warga Lahei Barat masih bergantung pada jasa feri penyeberangan milik Pertamina yang memiliki keterbatasan, seperti tidak bisa menyeberangkan gas atau minyak.
“Sayang Pemerintah Daerah sudah membangun banyak jembatan dan jalan, tetapi kalau aksesnya masih terlalu jauh, masyarakat akan tetap kesulitan,” tuturnya.
Meski indikator desa tertinggal di Lahei Barat sudah tidak ada lagi berkat banyaknya fasilitas publik, Henny menilai hal itu akan sia-sia jika akses penyeberangan tetap tertutup atau sulit dijangkau.
Menutup pernyataannya, tokoh asli Dayak Bakumpai ini meminta pemerintah untuk mengkaji ulang letak jembatan tersebut. Meski tidak harus berada tepat di Lahei Barat, posisi jembatan diharapkan cukup strategis agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas tersebut tanpa harus bergantung pada feri lagi.
