MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi melakukan uji fungsi (commissioning) terhadap dua unit ekskavator amfibi di kawasan Dam Trahean, Kecamatan Teweh Selatan, Jumat (6/2/2026).
Agenda uji coba ini dikawal langsung oleh tim teknis Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Barito Utara bersama teknisi dari pihak pabrikan. Tujuannya adalah memastikan alat berat tersebut siap beroperasi sekaligus memberikan pendalaman teknis bagi operator dalam mengoperasikan unit yang dirancang khusus untuk medan perairan tersebut.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan bahwa pengadaan armada baru ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur penunjang, khususnya di sektor irigasi dan pertanian.
“Kehadiran alat ini adalah wujud komitmen kami untuk menyediakan fasilitas yang memadai. Dengan dukungan alat yang tepat, pemeliharaan sarana pertanian dapat dilakukan secara lebih optimal dan menyeluruh,” ujar H. Shalahuddin.
Beliau menambahkan bahwa ekskavator amfibi ini diproyeksikan untuk menangani berbagai kendala pada infrastruktur pengairan, seperti normalisasi bendungan dan jaringan irigasi yang menjadi urat nadi produktivitas petani di Barito Utara.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Barito Utara, M. Iman Topik, menjelaskan keunggulan strategis alat ini yang mampu menjangkau area lahan basah atau perairan yang sulit diakses oleh alat berat biasa.
“Selain fokus pada irigasi dan bendungan, alat ini juga akan dikerahkan untuk menata saluran pembuangan di area perkotaan. Hal ini penting untuk memastikan drainase tetap terpelihara sehingga risiko genangan air dapat diminimalisir,” terang Iman Topik.
Melalui uji coba ini, diharapkan kedua unit ekskavator amfibi tersebut dapat bekerja maksimal dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan hasil pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara secara lebih efektif dan efisien.
Dengan adanya armada baru ini, Pemkab Barito Utara berharap proses pemeliharaan sungai dan waduk di seluruh wilayah kabupaten dapat dilakukan secara mandiri dan lebih efisien tanpa harus bergantung pada pihak ketiga atau menyewa alat dari luar daerah.
