MUARA TEWEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmen kuat untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Kecamatan Montallat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun Anggaran 2027. Langkah ini merupakan tindak lanjut nyata dari hasil kunjungan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) IV, di mana berbagai persoalan mendesak berhasil dihimpun untuk kemudian disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah dalam forum strategis yang berlangsung di Aula Kecamatan Montallat pada Jumat, 6/2/2026.
Dalam forum tersebut, Suhendra memberikan penekanan khusus kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya penyelesaian infrastruktur jalan dari Montallat I menuju feri penyebrangan Montallat II. Selain akses transportasi, ia juga mendesak percepatan pembuatan turap di kawasan Pasar Lama serta penanganan serius terhadap musibah longsor yang terjadi di depan SDN-2 Tumpung Laung II guna menjamin keselamatan dan kenyamanan aktivitas belajar mengajar serta ekonomi warga.
Aspek kesejahteraan perangkat sosial dan adat juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Naruk Saritani menyuarakan pentingnya pemberian insentif bagi Damang, Mantir Adat, Penghulu Adat, Marbot, Ketua RT dan RW, hingga Guru Sekolah Minggu. Aspirasi ini diajukan sebagai bentuk penghargaan negara atas peran vital mereka dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan pelayanan dasar di tengah lingkungan masyarakat.
Sementara itu, Rujana Anggraini, S.E, M.M., menyoroti kondisi sarana dan prasarana kesehatan yang masih minim, terutama di Desa Pepas yang hingga saat ini belum memiliki fasilitas memadai. Ia juga mendorong pembangunan Pustu baru di Desa Malegoi, Kelurahan Montallat I, dengan catatan teknis khusus agar bangunan tersebut dibuat dengan desain panggung mengingat wilayah tersebut merupakan daerah rawan banjir.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik bangunan, Rujana juga memaparkan progres terkait pemenuhan kebutuhan listrik. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan PLN Banjarbaru mengenai usulan listrik di Desa Sikan. Meskipun pihak PLN menyatakan adanya kendala akses jalan untuk mobilisasi peralatan, DPRD berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar kendala tersebut dapat teratasi. Selain masalah listrik, usulan pembangunan kantor PKK Paring Lahung juga menjadi prioritas yang ia bawa ke tingkat kabupaten.
Menutup penyampaiannya, Rujana menegaskan bahwa DPRD Barito Utara memegang tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap suara masyarakat masuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh warga di Kecamatan Montallat.
