PALANGKA RAYA – Guna memantapkan kualitas produk hukum di tingkat lokal, DPRD Kabupaten Barito Utara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Tengah. Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Hukum di Palangka Raya, Selasa (27/1/2026).
Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret untuk memastikan proses legislasi di daerah berjalan lebih sistematis dan selaras dengan koridor hukum nasional.
“MoU ini menjadi pijakan hukum yang sangat vital agar kerja sama antara DPRD dan Kanwil Kemenkumham Kalteng berlangsung terarah dan berkelanjutan, khususnya dalam melahirkan regulasi yang berkualitas,” ujar Hj. Mery Rukaini, Selasa (3/2/2026).
Melalui kemitraan ini, DPRD Barito Utara akan mendapatkan pendampingan komprehensif dari para ahli hukum dalam berbagai tahapan, antara lain:
- Penyusunan Program: Pendampingan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
- Teknis Akademik: Fasilitasi penyusunan naskah akademik hingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
- Administrasi Legislatif: Penyusunan rancangan peraturan serta keputusan internal DPRD.
- Digitalisasi Hukum: Pengelolaan dan integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD ke sistem JDIH Nasional.
Hj. Mery Rukaini berharap setiap kebijakan yang dihasilkan nantinya tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga mampu menjawab persoalan riil di tengah masyarakat. Konsultasi intensif dengan Kanwil Kemenkumham Kalteng dipandang sebagai kunci agar setiap Perda yang disahkan memiliki daya guna tinggi dan sinkron dengan aturan di atasnya.
Dengan adanya kolaborasi ini, DPRD Barito Utara optimistis proses legislasi ke depan akan semakin profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan.
