MUARA TEWEH (9/2/2026) – Semangat pembangunan yang terintegrasi dari desa hingga kabupaten menjadi fokus utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan yang digelar di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Trahean, pada Senin pagi. Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., serta perwakilan legislatif yakni Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Netty Herawati dan Ardianto.
Membuka kegiatan dengan penuh optimisme, Bupati H. Shalahuddin mengusung tema besar “Terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang Maju, Tumbuh Pesat, Sejahtera dan Berkeadilan.” Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan arahan strategis yang menuntut pergerakan pemerintah lebih cepat dan terukur. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan 11 program unggulan serta 12 program prioritas pembangunan infrastruktur yang akan menjadi tulang punggung kemajuan daerah di masa mendatang.
Dalam arahannya, Bupati menekankan sebuah prinsip penting mengenai manajemen infrastruktur. Beliau mengingatkan bahwa membangun hanyalah langkah awal, namun kunci keberhasilan yang sebenarnya terletak pada pemeliharaan. Beliau menginstruksikan agar setiap elemen pemerintah disiplin dalam mengalokasikan dana perawatan rutin. Secara spesifik, Bupati menyebutkan bahwa pemeliharaan rutin harus dilakukan secara sigap saat tingkat kerusakan jalan masih di bawah 11 persen untuk mencegah kerusakan yang lebih luas dan biaya yang lebih membengkak.
Di sisi lain, kehadiran Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto, membawa suara kritis dari aspirasi masyarakat setempat. Ardianto menyoroti beberapa persoalan krusial di Kecamatan Teweh Selatan, khususnya yang menyangkut hajat hidup warga di Desa Butong. Ia memberikan catatan khusus pada proyek pembukaan badan jalan baru menuju Pasar Kompak yang hingga kini dinilai masih menyisakan masalah, padahal proyek tersebut masuk dalam tiga prioritas utama desa.
Selain isu di Desa Butong, Ardianto juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian pada proyek jalan pelabuhan yang sempat tertunda pada tahun 2025 akibat kendala cuaca dan keterbatasan waktu. Ia berharap pemerintah daerah dapat memastikan kelanjutan proyek tersebut di tahun 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Musrenbang RKPD 2027 ini pun menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil di lapangan, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Utara secara berkelanjutan.
